#MenjagaIndonesia: UMKM Bangkit, Pandemik Pamit

Rangkaian webinar dalam kampanye #MenjagaIndonesia yang diadakan IDN Times telah sampai di episode ke-5. Berjudul "#MenjagaIndonesia: UMKM Bangkit, Pandemik Pamit", IDN Times turut mengundang Ahmad Zabadi (Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UMKM), Mahendra Vijaya (Sekretariat Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk), Agus Suharyono (Asdep Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan KBUMN), dan Hermawati Setyorinny (Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia)⁣.

 

1. Pemerintah berkomitmen untuk dukung UMKM

UMKM Indonesia dapat dikategorikan sebagai aspek ekonomi yang paling terkena dampak COVID-19. Sebanyak 30 juta UMKM tak dapat melanjutkan usaha mereka karena terhambat oleh kebijakan PSBB yang sebelumnya telah diberlakukan oleh pemerintah. “Mereka juga tak memiliki modal untuk mengawali usaha baru. Hal ini disebabkan oleh daya beli dari masyarakat yang cenderung melemah,” ujar Ahmad, Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UMKM.

 

Dalam hal ini, pemerintah berupaya membangkitkan UMKM dengan menerapkan beberapa kebijakan. Ahmad menjelaskan, “Untuk UMKM yang bisa bertahan, kami beri insentif pajak. Kalau sudah agak menurun, kami lakukan relaksasi dan restrukturisasi kredit. Untuk UMKM pailit yang kita sinyalir mencapai 30 juta-an, kami beri Bantuan Langsung Tunai.”

 

Beragam dana telah pemerintah siapkan untuk para pelaku UMKM: mulai dari dana restrukturisasi UMKM, modal kerja, hingga pembiayaan investasi yang telah sedikit demi sedikit terealisasi. “UMKM punya peran yang signifikan untuk menekan kemiskinan. Oleh karenanya, pemerintah juga secara reguler mengadakan pelatihan. Karena normal baru, pelatihan tersebut diadakan secara online,” terang Ahmad.

 

2. Program BUMN Khusus untuk UMKM ultra mikro 

Agus, selaku Asdep Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan KBUMN, mengamini apa yang telah diungkapkan oleh Ahmad. “Kami juga adakan penyaluran program kemitraan. Jumlahnya tak sebanyak kementerian lain karena sumber dana juga hanya kami peroleh dari kapasitas laba masing-masing perusahaan.”

 

Tren penyaluran bantuan program kemitraan tersebut cenderung menurun pada tahun ini, “Memang menurun karena kami juga fokus pada program Corporate Social Responsibility,” kata Agus. Kendati demikian, hal tersebut tak menghalangi KBUMN untuk mendukung para pelaku UMKM, terutama UMKM ultra mikro: mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp5 juta melalui Program BUMN Khusus.

 

“Sampai saat ini, dari data yang kami catat, ada sekitar 6 juta pelaku UMKM ultra mikro yang mengikuti Program BUMN Khusus ini. Bapak Presiden RI menetapkan target yang harus kami capai. Target totalnya adalah sekitar 15 juta nasabah,” ucapnya.

 

3. Proyek harus terus jalan, kontribusi untuk UMKM juga lancar  

Membuka pembicaraannya sore itu, Mahendra, Sekretariat Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk, menegaskan, “WIKA, terutama yang bergerak di bidang konstruksi ini, tidak akan pernah bisa lepas dari keterlibatan UMKM di dalamnya. proyek WIKA sendiri ada di seluruh Indonesia. Contoh, satu proyek pasti membutuhkan supplier makan untuk para pekerja kami. Cari material alam di suatu wilayah, vendor, banyak.”

 

Konstruksi merupakan salah satu pengecualian: mereka tak harus menunda proyek bahkan saat PSBB sedang diberlakukan. “Proyek yang berlanjut ini membuat kemampuan WIKA untuk memberdayakan UMKM tetap berjalan. Pada tahun 2020 ini, ada 708 kontrak dilakukan bersama UMKM, total nilainya adalah Rp201 milyar. Yah, meski masih belum sepadan dengan tahun 2019: Rp1.2 triliun,” ungkapnya.

 

“WIKA adakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dengan program ini, kami berharap agar para anggota juga bisa beri sharing value untuk UMKM lain dan perusahaan. Contoh, dari 90% mitra binaan kami, produk mereka langsung disalurkan ke WIKA Grup, itu sudah kami pastikan. Jadi, ada 2 keuntungan: pinjaman bantuan modal dan captive market, yaitu WIKA sendiri,” ucap Mahendra.  

 

4. Perpanjangan tangan pemerintah, asosiasi UMKM harus berempati 

Bagi Hermawati, Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia, program yang apik saja tak cukup untuk bantu UMKM. Asosiasi UMKM juga harus jadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Dengan demikian, akan ada lebih banyak pelaku UMKM yang mendapat benefit dari pemerintah. 

 

“Kita perlu organisasi yang dapat menata hubungan pemerintah dengan UMKM. Suatu program dari pemerintah yang telah disiarkan oleh TV一misalnya kelonggaran pembayaran kredit. Ini program bagus, tapi pasti akan ada banyak UMKM yang berdiam diri, pasalnya mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan,” tegasnya.

 

Hermawati juga menyebutkan bahwa salah satu hal yang paling ditakutkan oleh para pelaku UMKM sejatinya adalah pajak. “Yah, harapannya, potongan pajak diberlakukan untuk pendapatan saja, jangan omzet. Misal, omzet mereka dalam sehari adalah Rp1 juta, penghasilan bersih Rp100.000. Kalau potongan itu diambil dari omzet, ‘kan, lumayan juga,” ungkapnya dengan ilustrasi sederhana.

 

Menurut Hermawati, asosiasi UMKM harus menjadi lebih dari sekadar wadah. Asosiasi juga harus mampu berempati, membantu mereka dalam menerima fasilitas dari pemerintah, serta meyakinkan mereka bahwa dengan membayar pajak, mereka tak akan kehilangan uang, namun malah akan menerima sesuatu yang lebih besar daripada apa yang mereka bayarkan.